No description available

No description available

No description available

No description available

Previous Next

KPU Bali mendampingi KPU Badung dalam wawancara evaluasi Zona Integritas oleh TPN KemenPANRB untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan monitoring dan pendampingan intensif kepada KPU Kabupaten Badung pada Rabu, (02/09/2026). Pendampingan ini dilaksanakan dalam rangka dukungan penuh secara langsung pada hari pelaksanaan tahapan wawancara evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB.

Langkah ini merupakan wujud konsolidasi kelembagaan untuk memantapkan kesiapan satker serta memastikan prinsip tata kelola birokrasi yang bersih dan berintegritas diterapkan secara optimal. KPU Provinsi Bali, yang telah resmi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kini tengah berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hadir mendampingi langsung sebagai role model guna memberikan dukungan moral dan teknis saat jajaran KPU Kabupaten Badung memaparkan capaian pembangunan ZI di hadapan tim penilai.

Dalam sesi wawancara evaluasi tersebut, KPU Kabupaten Badung memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik unggulan. Di antaranya adalah penerapan budaya kerja KERIS (Kemandirian, Efektif dan Efisien, Responsif, Integritas, dan Sinergitas) sebagai pedoman kerja yang adaptif, profesional, dan kolaboratif. KPU Badung juga mengusung motto pelayanan SERVICE (Smile, Eye Contact, Recognition, Voice, Informed, Clean & Tidy) untuk menghadirkan standar pelayanan publik yang ramah, jelas, dan transparan.

Selain itu, KPU Badung memperkenalkan terobosan Democracy Creative Space (DCS), yakni portal edukasi digital satu pintu sekaligus ruang pelayanan publik modern. DCS menggabungkan ekosistem digital interaktif seperti fitur cek data pemilih, kuis pintar, museum digital, dan modul edukasi dengan fasilitas fisik di kantor KPU Badung yang menyediakan co-working space, perpustakaan mini, hingga fasilitas ramah disabilitas. Melalui strategi jemput bola seperti program kunjungan sekolah dan perekrutan Democracy Ambassador, DCS sukses mentransformasi sosialisasi politik kaku menjadi lebih interaktif, inklusif, dan adaptif.

Di samping aspek pelayanan dan digitalisasi, pemaparan penguatan ZI juga menekankan pada area pengawasan internal dan mitigasi risiko benturan kepentingan (conflict of interest). Jajaran KPU Badung secara konsisten menjaga independensi dengan menyerahkan penuh proses pengadaan barang dan jasa kepada Sekretariat, serta menerapkan kewajiban deklarasi keterkaitan kekeluargaan dengan peserta pemilu secara terbuka dalam Rapat Pleno resmi.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi dan arahan dari pimpinan KPU Provinsi Bali yang hadir mendampingi, yaitu Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama, serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM I Gede Made Gusti Gustem Lasidha. Pimpinan KPU Bali memberikan apresiasi tinggi atas paparan dan inovasi luar biasa KPU Badung, sekaligus memberikan masukan strategis agar inovasi digital DCS diintegrasikan secara langsung ke situs web utama, mengoptimalkan pemutakhiran data pemilih secara proaktif, serta mempertegas Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menjamin kepastian kualitas layanan publik.

Melalui sinergi dan pendampingan melekat ini, Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Badung diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan administratif semata, melainkan wujud komitmen moral bersama dalam mengawal KPU Badung meraih predikat WBK serta menghadirkan pelayanan publik kepemiluan yang profesional, inklusif, dan terpercaya.