Tutik Kusuma Wardhani mendorong Kemendukbangga mengatasi keterbatasan TPK dan memastikan insentif pendamping optimal untuk mendukung pelaksanaan MBG.

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes., menyoroti keterbatasan jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya, saat Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Tutik menilai Kemendukbangga memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok sasaran 3B, melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Hal ini telah diperkuat dengan PP Nomor 115 Tahun 2025, serta dipertegas melalui MoU dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama Kemendukbangga dan BGN.

Dikatakan, bahwa proyeksi sasaran MBG untuk kelompok 3B mencapai 21,9 juta penerima manfaat secara nasional. Namun, menurutnya tantangan utama yang dihadapi ke depan adalah keterbatasan jumlah pendamping. Saat ini, jumlah TPK di seluruh Indonesia hanya tercatat sebanyak 344.417 orang. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal, sehingga berpotensi menimbulkan beban kerja yang sangat berat bagi para pendamping di lapangan.

Berdasarkan laporan di lapangan, ia turut prihatin melihat insentif yang diberikan kepada TPK hanya sebesar Rp 1.000 per sasaran, dan pelaksanaannya belum optimal. Masih ditemukan unit SPPG yang memberikan insentif hanya kepada ketua TPK, serta terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran insentif tersebut.

Oleh karena itu, Tutik mendorong langkah dan kebijakan Kemendukbangga untuk mengatasi keterbatasan jumlah pendamping, serta memastikan pemberian insentif TPK berjalan secara optimal. Hal ini sangat penting untuk memastikan dukungan terhadap pencapaian target penurunan stunting hingga 16,3% pada tahun 2027.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan mekanisme koordinasi antara Kemendukbangga dengan BGN, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran program yang berkaitan dengan MBG. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan maupun duplikasi anggaran.