Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2026 menunjukkan daya beli menguat. Namun, petani gurem dan buruh tani masih menghadapi tantangan kesejahteraan.

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

     Makna kesejahteraan petani melampaui sekadar angka statistik ekonomi. Secara mendasar, kesejahteraan petani berarti kondisi di mana seorang petani dan keluarganya mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup dasar secara layak, mandiri, dan berkelanjutan dari hasil usaha taninya.

     Dalam konsep pembangunan pertanian, makna kesejahteraan ini dibagi menjadi tiga dimensi utama:

1. Kesejahteraan Ekonomi (Daya Beli & Pendapatan). Hasil penjualan panen mampu menutup seluruh biaya produksi (pupuk, benih, tenaga kerja) sekaligus menyisakan keuntungan yang cukup untuk biaya hidup keluarga. Kemudian, petani tidak terjerat utang yang menjebak (seperti ke tengkulak) dan memiliki tabungan atau aset untuk modal musim tanam berikutnya. Lalu, kemampuan untuk menjangkau kebutuhan pokok (pangan bergizi, pakaian, dan papan) tanpa terganggu oleh inflasi atau fluktuasi harga pasar.

2. Kesejahteraan Sosial (Kualitas Hidup). Petani mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang yang tinggi agar memiliki masa depan yang lebih baik. Keluarga petani memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang layak dan mampu berobat tanpa harus mengorbankan modal usaha taninya. Rumah tinggal yang layak huni, akses air bersih, dan pemenuhan gizi yang seimbang bagi keluarga.

3. Kesejahteraan Struktural dan Keberlanjutan (Kedaulatan Tani). Petani memiliki atau menguasai lahan yang cukup (bukan sekadar buruh tani atau petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektar) sehingga skala usahanya ekonomis. Petani memiliki hak suara dalam menentukan harga jual hasil panen mereka, bukan sekadar menjadi pengikut harga (price taker) yang didikte oleh rantai tengkulak atau pasar modern. Selaon itu, memiliki perlindungan atau bantalan ekonomi saat terjadi gagal panen akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, atau serangan hama

      Pertanyaan mengenai apakah petani sudah semakin sejahtera memiliki dua sudut pandang yang berbeda, tergantung dari indikator data makro yang digunakan pemerintah atau realitas struktural di lapangan.

Secara statistik ekonomi, pemerintah mencatat adanya perbaikan daya beli petani, tetapi para pengamat dan akademisi mengingatkan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kesejahteraan nyata bagi mayoritas petani kecil.

     Berikut adalah rincian dari kedua perspektif tersebut:

1. Perspektif Data Makro Pemerintah: Daya Beli Menguat. Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kesejahteraan petani terus membaik. Indikator utama yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (hasil panen) dengan indeks harga yang dibayar petani (konsumsi rumah tangga dan biaya produksi). 

    Pemerintah melaporkan bahwa NTP nasional mengalami peningkatan signifikan dari kisaran 116 pada tahun 2024 menjadi 131,11 pada September 2026. Bahkan, data Kemenko Pangan per akhir Oktober 2026 menyebut angkanya menyentuh 131,33%. Angka NTP di atas 100 mengindikasikan bahwa pendapatan dari hasil pertanian lebih besar daripada biaya hidup dan biaya produksi mereka. 

     NTP sebesar 131% secara teori berarti petani menikmati keuntungan atau daya beli surplus sekitar 31%. Pemerintah menyatakan peningkatan ini didorong oleh penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kg, penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20%, serta program modernisasi pertanian (seperti bantuan traktor dan teknologi). Komoditas utama penyumbang kenaikan ini adalah gabah, kelapa sawit, karet, dan cabai.

2. Perspektif Ketimpangan Lapangan: Petani Gurem Belum Sejahtera. Di sisi lain, para pakar ekonomi agraria dan akademisi (seperti kajian dari Universitas Gadjah Mada) mengingatkan bahwa angka NTP yang tinggi adalah nilai agregat (rata-rata nasional) yang tidak mencerminkan nasib setiap individu petani.

     Ada beberapa alasan mengapa kenaikan angka statistik tersebut belum tentu dirasakan di bawah. Pertama,

masalah petani gurem. Mayoritas petani di Indonesia adalah "petani gurem" yang kepemilikan lahannya sangat sempit (di bawah 0,5 hektar). 

     Bagi petani dengan lahan kecil, kenaikan harga jual komoditas hanya memberikan tambahan pendapatan yang sangat terbatas karena volume produksi mereka sedikit. Kemakmuran ini tidak merata. Data menunjukkan pendorong utama NTP tinggi sering kali didominasi oleh subsektor perkebunan rakyat (seperti sawit). 

     Sementara itu, subsektor tanaman pangan (seperti padi dan palawija) atau peternakan memiliki nilai NTP yang jauh lebih rendah, bahkan sering kali mepet di batas angka 100. Di lapangan, posisi tawar petani kecil tetap lemah karena rantai pasok yang panjang. 

     Keuntungan terbesar dari kenaikan harga pangan di pasar sering kali dinikmati oleh para tengkulak atau pedagang perantara, bukan oleh petani yang menanamnya. Tekanan ekonomi dan tingginya biaya hidup menyebabkan banyak petani rentan terjerat kemiskinan, yang memicu tingginya angka alih fungsi lahan sawit menjadi kawasan industri atau perumahan. 

      Akhirnya, secara ringkas dapat ditegaskan, jika berbicara tentang angka statistik nasional dan daya beli komoditas tertentu (seperti sawit dan hortikultura), posisinya memang dilaporkan menguat di tahun 2026. Namun, jika berbicara tentang jutaan petani gurem dan buruh tani tanaman pangan di pelosok, kesejahteraan nyata yang berkelanjutan masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan.