Krisna Bayu menyoroti pengurangan cabang olahraga SEA Games Malaysia 2027 dan mendesak transparansi serta keadilan kesempatan bagi seluruh negara ASEAN.

Jurnal Opini Krisna Bayu Olympian

Setiap menjelang penyelenggaraan SEA Games, selalu ada persoalan yang kembali mengemuka: cabang olahraga dan nomor pertandingan apa yang akan dipertandingkan?

Persoalan ini seolah menjadi bagian dari cerita yang terus berulang. Setiap pergantian tuan rumah, program pertandingan dapat berubah. Ada cabang yang dipertahankan, ada yang ditambahkan, dan ada pula yang tiba-tiba tidak mendapatkan tempat.

Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya urusan teknis penyelenggaraan. Namun, bagi masyarakat olahraga, persoalannya jauh lebih besar. Di balik satu cabang olahraga terdapat atlet, pelatih, klub, pengurus daerah, federasi nasional, serta proses pembinaan yang berlangsung bertahun-tahun.

Kini, menjelang SEA Games Malaysia 2027, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian. Bahkan, pengurangan cabang dan nomor pertandingan kali ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi Indonesia.

Saya melihat, persoalan ini tidak boleh hanya dibicarakan dari sudut pandang berapa banyak medali yang bisa diperoleh Indonesia. Kita perlu melihatnya sebagai persoalan keadilan kesempatan berkompetisi bagi seluruh negara anggota Asia Tenggara.

MALAYSIA 2027 DAN PROGRAM PERTANDINGAN YANG MENYUSUT

Pada 30 Oktober 2026, Executive Committee Southeast Asian Games Federation (SEAGF) mengesahkan program final SEA Games Malaysia 2027, yaitu 43 cabang olahraga dengan 473 nomor pertandingan. Keputusan tersebut diambil setelah pembahasan bersama Olympic Council of Malaysia, panitia penyelenggara Malaysia, dan Executive Committee SEAGF.

SEA Games Thailand 2025 mempertandingkan 50 cabang olahraga. Dengan demikian, jika dibandingkan dari jumlah cabangnya, Malaysia 2027 mengalami pengurangan tujuh cabang.

Angka 43 cabang dan 473 nomor ini juga penting dicermati karena sebelumnya terdapat proses pengajuan dan keberatan dari sejumlah negara. Bahkan, pada Juli 2026, Sekretaris Jenderal SEAGF menyampaikan bahwa terdapat 30 permohonan atau banding dari NOC negara anggota untuk memasukkan cabang olahraga tambahan. Lima cabang kemudian disetujui, yakni dancesport, hoki es, kabaddi, padel, dan teqball.

Artinya, proses penentuan program pertandingan memang melibatkan kepentingan dan usulan berbagai negara. Namun, setelah keputusan final ditetapkan, tidak ada lagi penambahan cabang.

Di sinilah pertanyaan masyarakat olahraga perlu dijawab: bagaimana mekanisme penentuan cabang tersebut dilakukan, apa dasar pertimbangannya, dan sejauh mana kepentingan setiap negara benar-benar terakomodasi?

Bagi Indonesia, absennya sejumlah cabang yang selama ini menjadi andalan atau memiliki tradisi prestasi, seperti panjat tebing, dayung, gulat, jujitsu, dan kickboxing, tentu menjadi perhatian. Beberapa nomor lain yang juga tidak masuk program, termasuk voli pantai dan nomor beregu putra serta putri bulu tangkis, menambah panjang daftar cabang yang kehilangan panggung kompetisi.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap cabang yang tidak dipertandingkan pasti akan menghasilkan medali bagi Indonesia. Tetapi, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa hilangnya kesempatan bertanding di SEA Games juga berdampak terhadap kesinambungan pembinaan dan pengalaman kompetisi atlet.

MALAYSIA PERNAH MENGALAMI KONTROVERSI SERUPA

Menariknya, persoalan ini bukan pertama kali terjadi ketika Malaysia menjadi tuan rumah.

Kita masih dapat mengingat SEA Games Kuala Lumpur 2017. Pada Februari 2016, Olympic Council of Malaysia sempat mengurangi rancangan awal 39 cabang menjadi 34 cabang. Lima cabang yang saat itu dicoret dari rancangan awal adalah bodybuilding, kano, anggar, judo, dan triathlon.

Ketua Olympic Council of Malaysia ketika itu, Tunku Tan Sri Imran Tuanku Ja’afar, bahkan menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama Malaysia sebagai tuan rumah adalah menjadi juara umum. Dalam pemberitaan saat itu, ia juga menjelaskan bahwa cabang-cabang yang dicoret dinilai tidak memiliki daya saing yang cukup untuk memberikan tantangan kuat di pertandingan.

Pernyataan tersebut patut dicatat sebagai bagian dari sejarah. Namun, perlu diluruskan bahwa lima cabang tersebut dicoret dari rancangan awal, bukan berarti semuanya akhirnya tidak dipertandingkan. Pada pelaksanaan final SEA Games 2017, Malaysia mempertandingkan 38 cabang olahraga dan 404 nomor pertandingan.

Bagi saya, pengalaman 2017 tersebut menunjukkan betapa sensitifnya persoalan pemilihan cabang olahraga ketika negara tuan rumah memiliki target prestasi sendiri.

Tentu saja, setiap tuan rumah berhak memiliki ambisi untuk meraih prestasi terbaik. Tidak ada yang salah dengan keinginan menjadi juara umum. Tetapi, apakah ambisi tersebut boleh menjadi pertimbangan yang mengurangi kesempatan negara lain untuk mempertandingkan cabang-cabang yang selama ini mereka bina?

Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem SEA Games.

BUKAN HANYA MALAYSIA, KONTROVERSI TERUS BERULANG

Kita juga perlu melihat pengalaman negara tuan rumah lainnya.

Pada SEA Games Kamboja 2023, misalnya, rencana awal penyelenggara memuat 49 cabang olahraga dengan 632 nomor pertandingan. Program tersebut justru mendapat keberatan dari Filipina dan sejumlah negara lainnya.

Presiden Philippine Olympic Committee, Abraham “Bambol” Tolentino, menyampaikan keberatan terhadap sejumlah nomor pertandingan yang dianggap tidak memiliki federasi internasional atau belum dikenal secara luas oleh sebagian besar negara peserta. Ia juga menyoroti banyaknya nomor dalam beberapa cabang bela diri dan olahraga yang dinilai lebih menguntungkan tuan rumah.

Dengan kata lain, ketika jumlah cabang dan nomor pertandingan terlalu banyak, muncul keberatan. Ketika jumlahnya dikurangi dan sejumlah cabang unggulan negara peserta tidak mendapatkan tempat, muncul pula kegelisahan.

Sebelumnya, SEA Games Filipina 2019 mempertandingkan 56 cabang olahraga dengan 530 nomor pertandingan. Perbedaan program dari satu edisi ke edisi berikutnya memperlihatkan bahwa SEA Games belum memiliki konsistensi program yang mudah diprediksi oleh seluruh negara peserta.

Kita juga pernah melihat persoalan pemilihan cabang pada SEA Games Myanmar 2013. Perubahan program ketika itu mendapat kritik dari sejumlah negara, termasuk Filipina. Jadi, persoalan ini bukan semata-mata konflik Indonesia dengan Malaysia. Ini merupakan persoalan lama dalam tata kelola pesta olahraga Asia Tenggara.

Dari berbagai pengalaman tersebut, saya melihat ada satu hal yang perlu dievaluasi: apakah mekanisme penetapan cabang dan nomor pertandingan sudah cukup menjamin keseimbangan kepentingan seluruh negara anggota?

SEA GAMES BUKAN HANYA UNTUK CABANG OLIMPIADE

Dalam berbagai diskusi olahraga, pernah muncul gagasan agar SEA Games lebih memprioritaskan cabang-cabang Olimpiade dan Asian Games. Saya memahami alasan di balik gagasan tersebut.

Cabang Olimpiade memang memiliki jalur pembinaan dan kompetisi internasional yang sangat penting. SEA Games dapat menjadi salah satu tahapan untuk mengukur perkembangan atlet sebelum melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.

Namun, saya ingin mengajukan pertanyaan lain.

Bagaimana dengan cabang non-Olimpiade? Apakah cabang-cabang tersebut tidak lagi memiliki tempat dalam pembinaan olahraga Asia Tenggara?

Jangan sampai kita membangun pemikiran bahwa olahraga hanya bernilai ketika menjadi cabang Olimpiade. Ada banyak cabang non-Olimpiade yang memiliki atlet, pelatih, penggemar, tradisi prestasi, serta ekosistem pembinaan yang tidak kecil.

Piagam dan Peraturan SEAGF sendiri tidak menyatakan bahwa SEA Games hanya boleh mempertandingkan cabang Olimpiade. Di dalam Rule 34 terdapat pengaturan mengenai cabang wajib, cabang Olimpiade atau Asian Games, serta kategori olahraga lainnya.

Karena itu, perdebatan seharusnya tidak disederhanakan menjadi pilihan antara olahraga Olimpiade dan non-Olimpiade.

Saya justru ingin mengusulkan sebuah gagasan untuk dibicarakan bersama seluruh negara ASEAN.

Mengapa SEAGF tidak mulai mengkaji kemungkinan penyelenggaraan dua jalur kompetisi regional?

Pertama, SEA Games yang lebih berorientasi pada cabang Olimpiade dan Asian Games.

Kedua, kejuaraan regional khusus cabang non-Olimpiade, yang memberikan ruang kompetisi bagi cabang-cabang lainnya.

Tentu, ini bukan gagasan yang mudah dilaksanakan. Harus ada pembahasan mengenai anggaran, kalender pertandingan, fasilitas, partisipasi negara, dan tata kelola penyelenggaraannya. Namun, apakah salah jika gagasan ini mulai diusulkan?

Menurut saya, justru inilah saatnya negara-negara ASEAN memikirkan masa depan kompetisi olahraga kawasan secara lebih terencana.

JANGAN BIARKAN PEMBINAAN ATLET KEHILANGAN PANGGUNG

Kita harus melihat persoalan ini dari bawah, bukan hanya dari ruang rapat organisasi olahraga.

Ada klub-klub yang bekerja membina atlet sejak usia dini. Ada pelatih di kabupaten dan kota yang menghabiskan waktu dan tenaga untuk melahirkan atlet berprestasi. Ada pengurus provinsi yang berjuang membangun kompetisi. Ada federasi nasional yang mengeluarkan anggaran untuk pembinaan dan pemusatan latihan.

Semua proses itu membutuhkan tujuan dan jenjang kompetisi yang jelas.

Bayangkan ketika seorang atlet telah menjalani latihan bertahun-tahun, kemudian cabang olahraganya tidak masuk dalam program SEA Games. Tentu atlet tersebut masih memiliki kejuaraan lain, tetapi hilangnya salah satu panggung kompetisi regional tetap memiliki dampak.

Pembinaan olahraga tidak boleh hanya berjalan berdasarkan selera dan keputusan tuan rumah setiap dua tahun.

Kita membutuhkan kepastian program, transparansi, dan sistem yang memberikan kesempatan lebih proporsional kepada seluruh negara anggota.

Sebab, yang sedang kita perjuangkan bukan hanya peluang mendapatkan medali. Kita sedang membicarakan keberlanjutan ekosistem olahraga di kawasan Asia Tenggara.

APAKAH INDONESIA PERLU MEMBOIKOT MALAYSIA 2027?

Saya tahu, di tengah kegelisahan ini mungkin muncul pertanyaan: apakah Indonesia perlu memboikot SEA Games Malaysia 2027?

Menurut saya, kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan.

Boikot adalah langkah besar yang harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai atlet Indonesia yang sudah berlatih bertahun-tahun justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Namun, bukan berarti Indonesia harus diam menerima setiap keputusan.

KOI perlu menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan secara resmi mengenai dasar penetapan cabang dan nomor pertandingan. Indonesia juga perlu mengajak NOC negara-negara ASEAN untuk mengevaluasi mekanisme penentuan program SEA Games.

Apakah seluruh negara mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengusulkan cabang? Bagaimana proses keberatan dan banding dilakukan? Apakah ada kriteria yang transparan untuk menentukan cabang yang diterima atau ditolak? Dan bagaimana SEAGF memastikan bahwa keputusan akhir tidak hanya mengakomodasi kepentingan penyelenggara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka.

Saya berpendapat, diplomasi olahraga harus menjadi langkah pertama. Jika ditemukan persoalan prosedural atau ketidaksesuaian dengan aturan SEAGF, Indonesia harus menggunakan mekanisme organisasi untuk meminta peninjauan.

Boikot seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan reaksi spontan. Kepentingan atlet harus tetap menjadi pertimbangan utama.

SEA GAMES ADALAH MILIK SELURUH NEGARA ASEAN

Tuan rumah memang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pertandingan. Tuan rumah juga memiliki hak mengajukan program sesuai ketentuan SEAGF dan kemampuan penyelenggaraannya.

Namun, SEA Games bukan milik satu negara.

SEA Games adalah pesta olahraga bersama yang melibatkan sebelas negara anggota SEAGF. Semangatnya seharusnya memperkuat persahabatan, persaingan yang sehat, dan perkembangan olahraga di kawasan Asia Tenggara.

Malaysia 2027 seharusnya menjadi momentum bagi seluruh negara anggota untuk mengevaluasi persoalan yang terus berulang ini.

Jangan sampai setiap pergantian tuan rumah selalu menghadirkan kegelisahan baru. Jangan sampai cabang olahraga yang dibina dengan susah payah oleh klub, kabupaten, kota, provinsi, dan federasi nasional kehilangan kesempatan berkompetisi hanya karena program pertandingan berubah mengikuti prioritas penyelenggaraan.

Saya tidak mempersoalkan hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah dan berjuang meraih juara umum. Itu bagian dari kompetisi.

Tetapi, saya ingin mengingatkan bahwa kemenangan tuan rumah tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penyelenggaraan SEA Games.

Keberhasilan sebuah pesta olahraga juga harus diukur dari keadilan kesempatan, kualitas kompetisi, transparansi keputusan, dan manfaatnya bagi perkembangan olahraga seluruh negara peserta.

SEA Games seharusnya menjadi panggung bersama negara-negara Asia Tenggara, bukan panggung yang kepentingannya berubah setiap kali tuan rumah berganti.

Malaysia 2027 telah membuka kembali perdebatan lama. Sekarang, pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia akan mendapatkan medali, tetapi apakah seluruh negara ASEAN masih memiliki kesempatan yang adil untuk memperjuangkan prestasi atletnya.

Dan menurut saya, inilah persoalan yang harus mulai kita benahi bersama.

Krisna Bayu Olympian